NO

KOMPONEN

URAIAN

STANDAR PELAYANAN

Persyaratan

• 1 Lembar Foto Copy KTP
• 1 Lembar Foto Copy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

• Pemohon membawa Foto Copy KK dan KTP ke Dinas Sosial dan diberikan ke petugas layanan.
• Petugas mengecek data pada APlikasi Siks NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
• Jika terdaftar di DTKS maka langsung di buatkan Surat Keterangan terdataftar DTKS.
• Jika Tidak terdaftar di DTKS di arahkan ke Operator Desa/ Keluarahan.

Jangka Waktu Pelayanan

15 (Lima Belas) Menit

Biaya/Tarif

Gratis

Produk Pelayanan

Surat Keterangan terdaftar DTKS

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

• Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui:

1. Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan oleh penyelenggara layanan
2. SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu)
3. SMS/WA 081241051434 (Tina)

MANUFACTURING

Dasar Hukum

• Undang-undang No 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Fakir Miskin
• Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Sarana Prasarana / Fasilitas

• Ruang Tempat Pengajuan
• Kursi Tamu
• Ruang Tunggu
• Mushollah
• Toilet
• Tempat Parkir

Kompetensi Pelaksana

• Ramah
• Berpenampilan menarik
• Mampu mengoperasikan komputer
• Komunikatif

Pengawasan Internal

• Kasubag. Program dan Keuangan.
• Sekretaris
• Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana

• 3 Orang

Jaminan Pelayanan

• Pemohon yang terdaftar DTKS akan dibuatkan Surat Keterangan Terdaftar DTKS
• Maklumat Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

• Surat Keterangan terdaftar DTKS yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Evaluasi Kinerja

• Rapat internal pelaksana terkait pengaduan dan saran pengguna layanan

NO

KOMPONEN

URAIAN

STANDAR PELAYANAN

Persyaratan

• 1 Lembar Foto Copy KK
• Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan
• Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari Desa/Kelurahan
• Rekomendasi dari sekolah/Kampus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

• Pemohon membawa berkas lengkap ke Dinas Sosial dan diberikan ke petugas layanan.
• Petugas mengecek data pemohon pada Aplikasi Siks NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), apakah terdaftar DTKS atau Tidak
• Jika terdaftar maka langsung di buatkan Surat Rekomendasi KIP/PIP.
• Jika Tidak terdaftar di DTKS maka akan di arahkan ke Operator Desa/ Kelurahan sesuai domisili.

Jangka Waktu Pelayanan

15 (Lima Belas) Menit

Biaya/Tarif

Gratis

Produk Pelayanan

Rekomendasi KIP/PIP

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

• Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui:

1. Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan oleh penyelenggara layanan
2. SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu)
3. SMS/WA 081241051434 (Tina)

MANUFACTURING

Dasar Hukum

• Undang-undang No 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Fakir Miskin
• Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
• Permendikbud Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar

Sarana Prasarana / Fasilitas

• Ruang Tempat Pengajuan
• Kursi Tamu
• Ruang Tunggu
• Mushollah
• Toilet
• Tempat Parkir

Kompetensi Pelaksana

• Ramah
• Berpenampilan menarik
• Mampu mengoperasikan komputer
• Komunikatif

Pengawasan Internal

• Kasubag. Program dan Keuangan.
• Sekretaris
• Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana

• 3 Orang

Jaminan Pelayanan

• Pemohon yang terdaftar DTKS akan dibuatkan Rekomendasi KIP/PIP
• Maklumat Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

• Rekomendasi KIP/PIP yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Evaluasi Kinerja

• Rapat internal pelaksana terkait pengaduan dan saran pengguna layanan

NO

KOMPONEN

URAIAN

STANDAR PELAYANAN

Persyaratan

• 1 Lembar Foto Copy KK
• 1 Lembar Foto Copy KTP
• 1 Lembar Foto Copy Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

• Pemohon membawa berkas lengkap ke Dinas Sosial dan diberikan ke petugas layanan.
• Petugas mengecek data pemohon pada Aplikasi Siks NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), apakah terdaftar DTKS atau Tidak
• Jika terdaftar maka langsung di buatkan Surat Rekomendasi Pengaktifan Kembali Kartu PBI APBN.
• Jika Tidak terdaftar di DTKS maka akan di arahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjadi peserta PBI Pemda.

Jangka Waktu Pelayanan

15 (Lima Belas) Menit

Biaya/Tarif

Gratis

Produk Pelayanan

Rekomendasi Pengaktifan Kembali Kartu PBI APBN

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

• Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui:

1. Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan oleh penyelenggara layanan
2. SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu)
3. SMS/WA 081241051434 (Tina)

MANUFACTURING

Dasar Hukum

• Undang-undang No 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Fakir Miskin
• Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
• Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Jaminan Kesehatan PBI JK

Sarana Prasarana / Fasilitas

• Ruang Tempat Pengajuan
• Kursi Tamu
• Ruang Tunggu
• Mushollah
• Toilet
• Tempat Parkir

Kompetensi Pelaksana

• Ramah
• Berpenampilan menarik
• Mampu mengoperasikan komputer
• Komunikatif

Pengawasan Internal

• Kasubag. Program dan Keuangan.
• Sekretaris
• Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana

• 3 Orang

Jaminan Pelayanan

• Pemohon yang terdaftar DTKS akan dibuatkan Rekomendasi Pengaktifan Kembali Kartu PBI APBN
• Maklumat Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

• Rekomendasi Pengaktifan Kembali Kartu PBI APBN yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Evaluasi Kinerja

• Rapat internal pelaksana terkait pengaduan dan saran pengguna layanan

NO

KOMPONEN

URAIAN

STANDAR PELAYANAN

Persyaratan

• Surat Permohonan diketahui Desa/Kelurahan
• 1 Lembar Foto Copy KTP
• 1 Lembar Foto Copy KK
• Surat KeteranganTidak Mampu dari Kelurahan/Desa
• kriteria KAT meliputi ;

• Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar
• Tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam
• Marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau
• Tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

• Pemohon menyampaikan Berkas Lengkap yang disetorkan ke Petugas layanan
• Tim Survei lapangan melakukan verifikasi dan identifikasi kelayakan
• Jika layak menerima bantuan maka nama pemohon akan tercantun dalam SK Penerima Bantuan.

Jangka Waktu Pelayanan

5 (Lima) Hari kerja

Biaya/Tarif

Gratis

Produk Pelayanan

Bantuan Bagi Komunitas Adat Terpencil

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

• Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui:

1. Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan oleh penyelenggara layanan
2. SLRT (Sistem Layanan dan RujukanTerpadu)

MANUFACTURING

Dasar Hukum

• Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil
• Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Sarana Prasarana / Fasilitas

• Ruang Tempat Pengajuan
• Kursi Tamu
• Ruang Tunggu
• Moshollah
• Toilet
• Tempat Parkir

Kompetensi Pelaksana

• Ramah
• Berpenampila nmenarik
• Mampu mengoperasikan komputer
• Komunikatif

Pengawasan Internal

• Kasi Penataan Lingkungan Sosial.
• Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
• Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana

• 8 orang

Jaminan Pelayanan

• Pemohon yang bersyarat akan diberikan bantuan tahun berikutnya;
• Maklumat Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

SK Penerima bantuan Komunitas Adat Terpencil  yang di Cap dan ditandatangani oleh Bupati

Evaluasi Kinerja

• Rapat internal pelaksana terkait pengaduan dan saran pengguna layanan
• Survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan setiap 6 bulan.