Beranda - Dinas Sosial Kepuluan Selayar

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (Pertama)

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

NO	KOMPONEN	URAIAN
STANDAR PELAYANAN
	Persyaratan	1 Lembar Foto Copy KTP 1 Lembar Foto Copy KK Surat Permohonan diketahui Desa/Kelurahan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa 3 Lembar Foto Rumah (Atap, Lantai dan Dinding)
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon menyampaikan Berkas Lengkap yang disetorkan ke Petugas layanan Tim Survei lapangan melakukan verifikasi dan identifikasi kelayakan Jika layak menerima bantuan maka nama pemohon akan tercantun dalam SK Penerima Bantuan.
	Jangka Waktu Pelayanan	5 (Lima) hari Kerja
	Biaya/Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui: Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan oleh penyelenggara layanan SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu)
MANUFACTURING
	Dasar Hukum	Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.
	Sarana Prasarana / Fasilitas	Ruang Tempat Pengajuan Kursi Tamu Ruang Tunggu Moshollah Toilet Tempat Parkir
	Kompetensi Pelaksana	Ramah Berpenampilan menarik Mampu mengoperasikan komputer Komunikatif
	Pengawasan Internal	Kasie Penataan Lingkungan Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Kepala Dinas
	Jumlah Pelaksana	8 (Delapan) Orang
	Jaminan Pelayanan	Pemohon yang bersyarat akan diberikan bantuan tahun berikutnya; Maklumat Pelayanan
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SK Penerima bantuan RTLH yang di cap dan ditandatangani oleh Bupati
	Evaluasi Kinerja	Rapat internal pelaksana terkait pengaduan dan saran pengguna layanan Survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan setiap 6 bulan.

Pemberian Bantuan bagi Komunitas Adat Terpencil

NO	KOMPONEN	URAIAN
STANDAR PELAYANAN
	Persyaratan	Surat Permohonan diketahui Desa/Kelurahan 1 Lembar Foto Copy KTP 1 Lembar Foto Copy KK Surat KeteranganTidak Mampu dari Kelurahan/Desa kriteria KAT meliputi ; Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar Tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam Marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau Tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon menyampaikan Berkas Lengkap yang disetorkan ke Petugas layanan Tim Survei lapangan melakukan verifikasi dan identifikasi kelayakan Jika layak menerima bantuan maka nama pemohon akan tercantun dalam SK Penerima Bantuan.
	Jangka Waktu Pelayanan	5 (Lima) Hari kerja
	Biaya/Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Bantuan Bagi Komunitas Adat Terpencil
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui: Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan oleh penyelenggara layanan SLRT (Sistem Layanan dan RujukanTerpadu)
MANUFACTURING
	Dasar Hukum	Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
	Sarana Prasarana / Fasilitas	Ruang Tempat Pengajuan Kursi Tamu Ruang Tunggu Moshollah Toilet Tempat Parkir
	Kompetensi Pelaksana	Ramah Berpenampila nmenarik Mampu mengoperasikan komputer Komunikatif
	Pengawasan Internal	Kasi Penataan Lingkungan Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Kepala Dinas
	Jumlah Pelaksana	8 orang
	Jaminan Pelayanan	Pemohon yang bersyarat akan diberikan bantuan tahun berikutnya; Maklumat Pelayanan
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SK Penerima bantuan Komunitas Adat Terpencil yang di Cap dan ditandatangani oleh Bupati
	Evaluasi Kinerja	Rapat internal pelaksana terkait pengaduan dan saran pengguna layanan Survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan setiap 6 bulan.

Pemberian Bantu Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
STANDAR PELAYANAN
	Persyaratan	1 Lembar Foto Copy KTP 1 Lembar Foto Copy KK Surat Permohonan diketahui Desa/Kelurahan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa Kriteria Wanita Rawan Sosial Ekonomi antara lain: Menjadi pencari nafkah utama keluarga Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan Penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan layak
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon menyampaikan Berkas Lengkap yang disetorkan ke Petugas layanan Tim Survei lapangan melakukan verifikasi dan identifikasi kelayakan Jika layak menerima bantuan maka nama pemohon akan tercantun dalam SK Penerima Bantuan.
	Jangka Waktu Pelayanan	5 (Lima) hari Kerja
	Biaya/Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Bantuan wanita Rawan Sosial Ekonomi
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui: Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan oleh penyelenggara layanan SLRT (Sistem Layanan dan RujukanTerpadu)
MANUFACTURING
	Dasar Hukum	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
	Sarana Prasarana / Fasilitas	Ruang Tempat Pengajuan Kursi Tamu Ruang Tunggu Moshollah Toilet Tempat Parkir
	Kompetensi Pelaksana	Ramah Berpenampila nmenarik Mampu mengoperasikan komputer Komunikatif
	Pengawasan Internal	Kasi Penataan Lingkungan Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Kepala Dinas
	Jumlah Pelaksana	8 orang
	Jaminan Pelayanan	Pemohon yang bersyarat akan diberikan bantuan tahun berikutnya; Maklumat Pelayanan
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SK Penerima Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati
	Evaluasi Kinerja	Rapat internal pelaksana terkait pengaduan dan saran pengguna layanan Survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan setiap 6 bulan.

Penyediaan Alat Bantu Pemberdayaan Sosial.

NO	KOMPONEN	URAIAN
STANDAR PELAYANAN
1.	Persyaratan	Surat Permohonan dari Masyarakat, Diketahui Desa/Kelurahan Foto Copy KTP Foto Copy KK Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon menyampaikan Berkas Lengkap yang disetorkan ke staf administrasi; Petugas layanan Menerima Berkas dan menyerahkan ke Kepala Dinas dan di disposisi ke Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; Kepala Bidang menugaskan Tim Verval untuk malakukan Peninjauan Awal terhadap Permohonan yang diterima. Proses administrasi oleh TIM TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk penerbitan SK Bupati tentang daftar nama Penerima Bantuan ALAT BANTU PEMBERDAYAAN SOSIAL
	Jangka Waktu Pelayanan	1 (Satu) Tahun
	Biaya/Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Bantuan Alat bantu pemberdayaan sosial
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui: Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan oleh penyelenggara layanan SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu)
MANUFACTURING
1.	Dasar Hukum	Undang-nundang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin Perbup no.42 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan seosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (berita daerah kabupaten kepulauan selayar tahun 2021 nomor 593
2.	Sarana Prasarana / Fasilitas	Ruang Tempat Pengajuan Kursi Tamu Kelengkapan Laptop, Kertas, Printer, Pulpen, Stempel Paraf dan Stempel Verifikasi Buku Agenda dan Buku Catatan Penerimaan Rekomendasi Pemohon (Jika Rekomendasi Selesai
3.	Kompetensi Pelaksana	Ramah Berpenampilan menarik Mampu mengoperasikan komputer Komunikatif
4.	Pengawasan Internal	Kasie Penguatan Kapasitas dan Penanganan Fakir Miskin Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
5.	Jumlah Pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	Pemohon yang bersyarat akan diberikan bantuan tahun berikutnya; Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SK Penerima penyediaan alat bantu pemberdayaan sosial yang diterbitkan oleh Bupati
8.	Evaluasi Kinerja	Rapat internal pelaksana terkait pengaduan dan saran pengguna layanan Survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan setiap 6 bulan.